DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

http://www.slideshare.net/FahmiMETALAkerz/makalah-otda

MAKALAH SISTEM OTONOMI DAERAH DALAM BIDANG PEREKONOMIAN

MAKALAH

SISTEM OTONOMI DAERAH DALAM BIDANG PEREKONOMIAN

DISUSUN OLEH:

JUHROTUN ULUM

SKA 15.2

SEKOLAH TINGGI ELEKTRONIKA DAN KOMPUTER

WELERI

2015/2016

                                                                       

KATA PENGANTAR

          Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidaah, dan inayah-Nyakepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ilmiah tentang Sistem Otonomi Daerah dalam bidang Perekonomian

            Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini.Untuk itu kami menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.

            Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya.Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.

            Akhir kata kami harap semoga makalah ilmiah tentang penggunaan matematika diskrit dalam ilmu computer ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

                                                                                     Kendal, 09 Juni 2016

           

Penyusun

JUHROTUN ULUM

                                                                                                                                                                                                

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

        1.1 Latar Belakang Masalah

        1.2 Rumusan masalah

        1.3 Tujuan

        1.4 Manfaat penulisan

BAB II PEMBAHASAN

2.1  Pengertian Otda Dan Dikotomi AntaraDesa-Kota Dalam Perekonomian

2.2  Aturan Perundang- Undangan

2.3  Dikotomi Kota Dan Desa Perbedaanmasyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan

2.3  Perbedaan desa dan kota secarakualitatif

2.4  Kelebihan dan Kekurangan SistemOtonomi Daerah

2.5  Pelaksanaan /Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi

 Daerah

2.6  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Desentralisasi 

dan Otonomi Daerah

2.7  Dampak Positif dan NegatifPelaksanaan Otonomi Daerah Bagi KemajuanBangsa

2.8  Prinsip dan tujuan otonomi daerah

BAB III PENUTUP

       3.1 Kesimpulan

       3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB III PENUTUP

BAB III

PENUTUP

      3.1 Kesimpulan

Sebenarnya “otonomi daerah” bukanlah suatu hal yang baru karena

semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia , konsep

otonomi daerah sudah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di

daerah. Bahkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, prinsip-prinsip

otonomi sebagian sudah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

            Kota dan desa merupakan bagian dari fenomena bumi yang mempunyai banyak perbedaan dan banyak diantaranya bertolak belakang. Perbedaan ini bisa di kategorikan dalam dua bagian yaitu perbedaan secara  fisik dan perbedaan secara sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut      diantaranya yaitu:

a.       Morfologi

b.      Jumlah dan kepadatan penduduk

c.       Lingkungan hidup;

d.      Mata pencaharian;

e.       Corak kehidupan social

f.       Stratifikasi sosial;

g.      Mobilitas sosial;

h.      Pola interaksi sosial;

i.        Solidaritas sosial; dan

j.        Kedudukan dalam hierarki sistem administrasi nasional.

Dari tentang analisis kebijakan tentang implementasi

desentralisasi dan otonomi daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.      Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: aspek output dan aspek outcomes kebijakan. Kedua aspek tersebut memiliki ukuran atau indikator yang berbeda dalam penilaian keberhasilan.

2.      Output kebijakan desentralisasi dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat b. Peningkatan kualitas pelayanan public c. Fleksibilitas program pembangunan.

3.      Outcomes kebijakan desentralisasi dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain:

a)      Peningkatan partisipasi masyarakat, dan

b)      Efektivitas pelaksanaan koordinasi.

4.      Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Kabupaten/Kota:

a)      Aspek manajerial

b)      Aspek SDM Organisasi

c)      Aspek budaya birokrasi

d)     Aspek politik lokal.

5.      Dilihat dari aspek output kebijakan, maka implementasi kebijakan desentralisasi dapat dikatakan relatif berhasil. Namun dilihat dari aspek outcomes kebijakan, ternyata banyaknya urusan yang telah diterima (desentralisasi) oleh Kabupaten/Kota justru menjadi beban berat bagi daerah. Harapan kebijaksanaan seperti memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat berbagai program pembangunan (proyek), pelaksanaannya belum efektif.

            Berdasarkan wacana diatas dapat dipahami dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila Orang/badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi dikemudia hari. Tetapi sebaliknya akan berdamapak kurang baik apabila orang /badan yang menyusun program tersebut kurang memahami atau kurang mengetahui mengenai bagaimana cara menyusus perencanaan yang baik serta analisis dampak yang akan terjadi.

1.2  Saran

Tidak semua daerah memiliki kemampuan dan potensi yang sama dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan dalam menghadapi persaingan bebas. Adalah tugas pemerintah pusat untuk membantu mengembangkan daerah-daerah yang belum mampu “berdiri sendiri”. Dengan begitu, diharapkan globalisasi akan memberikan dampak baik yang lebih merata dari terjadinya expansion and dispersion of wealth, bukannya concentration of wealth.